News - Under the watchful eye of INDESO

 

Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL) kembali menenggelamkan kapal nelayan asing ilegal di Teluk Ambon. Kapal pencuri ikan itu asal Papua Nugini, tapi mayoritas awaknya warga negara Thailand. Dari penyergapan aparat, di dalam kapal itu terdapat 63 ton ikan dan udang pelbagai jenis.

Aksi keras Indonesia ini menjadi sorotan dunia. Salah satu media asing ternama, the Daily Mail, memuji kebijakan tegas pemerintahan Presiden Joko Widodo. "Ini baru caranya berhadapan dengan pencuri ikan," tulis tajuk Daily Mail, Senin (22/12).

Media asal Inggris itu pun menggambarkan cara TNI AL melakukan penghancuran kapal. Aksi ini diyakini dapat membikin ciut nyali 5.400 kapal ilegal yang rutin menyambangi laut Indonesia.

"Angkatan Laut Indonesia menghancurkan kapal-kapal ilegal itu secara spektakuler, setelah awaknya ditangkap," imbuh Daily Mail.

Belum ada konfirmasi dari pemerintah Papua Nugini maupun Thailand. Sejauh ini, yang sudah merespon kebijakan keras TNI AL baru Asosiasi Nelayan Taiwan.

Kabarnya, setelah penghancuran kapal Papua Nugini itu, empat kapal asal Taiwan menunggu giliran dibom. Negara pecahan China itu mengutus petugas mengonfirmasi status warga negara mereka yang ditangkap di Laut Arafuru.

Dua kapal yang ditenggelamkan kemarin adalah KM Century 4/PNG-051 dan KM Century 7/PNG-069. Bobotnya masing-masing 200 Gross Ton dan 250 Gross Ton. Saat ditangkap, dua kapal asing itu mengangkut 72 ABK berkewarganegaraan Thailand dan Kamboja serta tujuh WNI.

Penenggelaman dua kapal tersebut dipimpin langsung Panglima Komando Armada Kawasan Timur (Pangarmatim) Laksda TNI Arie Henriycus Sembiring Meliala didampingi Danguspurlatim, Danlantamal IX Ambon, Wakapuspen TNI, Kadispenal, Kejati Maluku, Danrem 151 Binaya dan Dirpolair Polda Maluku di perairan Ambon, Minggu, (21/12) sekitar pukul 10.00 waktu setempat.

"Tindakan penenggelaman dua kapal ini dilakukan untuk menegaskan bahwa Pemerintah Indonesia tegas dan tidak main-main terhadap kapal asing yang mencuri ikan secara illegal di perairan Indonesia," kata Meliala.

 

 

Sumber : Merdeka.com 

 

 

Ulah para nelayan asing yang "doyan" sekali mencuri ikan di wilayah perairan kita memang cukup merepotkan, plus sangat merugikan. Banyak faktor yang menyebabkan Indonesia begitu pontang-panting menghadapi ulah para nelayan asing itu. Satu di antaranya, yang pasti adalah keterbatasan kapal pengawas. Bayangkan,wilayah perairan Indonesia yang begitu luas hanya diawasi oleh kapal pengawas yang jumlahnya bisa dihitung dengan jari. Rasanya, sangat mustahil, kapal-kapal itu mampu meringkus para perampok ikan yang begitu banyak jumlahnya dan tersebar di hampir semua wilayah perairan kita.

Jumlah yang tidak seberapa itu ternyata masih diperparah oleh faktor lain. Seperti, personel yang sangat terbatas. Dengan personel yang terkesan "asal ada" saja itu, jelas sangat tidak mungkin mampu meng-cover wilayah laut yang demikian luas. Apalagi, harus memburu sekaligus mcnangkap para pencuri ikan terscbut. Alasan klasik lain yang bisa dianggap scbagai "lagu lama" adalah masalah dana. Berdasarkan informasi, dana untuk membiayai kegiatan ini terbilang sangat minim. Sehingga, dengan biaya yang serbacekak itu sistem pengawasan hasil laut di negeri ini menjadi mati suri.

Situasi ini jelas-jelas sangat tidak menguntungkan. Indonesia yang sesungguhnya memiliki kekayaan laut luar biasa banyaknya jadi tidak berkutik sama sekali, ketika para perampok asing tersebut menguras hasil lautnya itu. Kita hanya bisa berdiam diri dan gigit jari saat mereka dengan bebas melenggang, memboyong hasil curiannya itu pulang ke negaranya. Dan, kondisi ini seperti sulit terbendung dan sudah berlangsung cukup lama. Bicara soal kerugian. Jangan di tanya. Rasanya, sulit untuk di hitung-hitung.

Dari informasi terakhir estimasi kerugian tersebut sedikitnya mencapai angka Rp 300 triliunan. Parah sekali. Nah, jika illegal fishing ini mereka lakukan secara mcmbabi-buta, bukan tidak mungkin akan membuat laut kita over fishing.

Melihat kenyataan itu, tentu saja tidak membuat pemerintah hanya berpangku tangan. Sejak masalah illegal fishing mengemuka sebenarnya pemerintah, khususnya Kementerian Kelautan dan Perikanan sudah menggulirkan cukup banyak konsep untuk mencegah kegiatan tersebut. Sayangnya, konsep-konsep tersebut masih belum berjalan secara efektif. Masih ada saja celah-celah bagi para pelaku illegal fishing tersebut untuk menguras isi laut Indonesia. Singkatnya semua "resep" masih terlalu tumpul untuk bisa mencegah sepak terjang mereka. Alhasil negeri ini tetap saja kecolongan.

Untungnya, dengan situasi itu tak lantas membuat pemerintah menyerah. Masih ada sejumlah konsep diracik yang sebuah badan Pemerintah Perancis yang bergerak dibidang pembangunan. Bersama badan tersebut Pemerintah Indonesia membangun proyek INDESO(Infrastructure Development Space Oceanography). Teknologi ini merupakan fasilitas infrasuktur menggunakan satelit yang memungkinkan pengamatan secara global pada skala spasial untuk memonitor penangkapan ikan secara illegal. Kerjasama ini sebenarnya sudah dirintis sejak 2012 dan rencananya akan mulai diaplikasikan secara fullpada 2015. Lalu, bagaimana dengan pembiayaannya?

Menurut Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan – Kelautan dan Perikanan (Balitbang – KP), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Dr. Achmad Poernomo, nilai investasi pembangunan infrastruktur teknologi kelautan dan perikanan ini sebesar 30 juta dolar AS. Sumber pendanaannya berasal dari pinjaman lunak (soft loan)dengan masa pengembalian selama 15 tahun. Serta, dana hibah atau grantdari Pemerintah Perancis. Pembangunan infastruktur INDESO itu dipusatkan di Balai Riset Observasi Kelautan di Peranck, Bali,

 

Proyek teknologi penginderaan perairan yang akan berlangsung  selama tiga tahun ini tentu saja tidaklah sederhana. Ada beberapa target yang menjadi kegiatan utama proyek ini yang harus dilakukan. "Ada kegiatan utama dalam proyek ini," ujar Poernomo. "Pertama, pembangunan ground station atau satellite reception, ditambah fasilitas datanya." ujarnya lebih lanjut. Dan yang kedua, tutur Poernomo, adalah pengembangan infrastruktur computing untuk pemodelan oceanografi dan hayati laut. Melalui infrastruktur pendukung utama itulah teknologi INDESO akan bekerja, mendeteksi kondisi perairan di Indonesia.

 

Secara global, infrastruktur ground station dengan satelit penginderaan jarak jauhnya, mengimplementasikan dua peralatan penting yang canggih, masing-masing optik dan juga radar. Instrumen tersebut mampu menghasilkan resolusi yang sangat tajam, mulai dari skala makro hingga skala yang cukup detil     1 : 2000. Kemudian infrastuktur computing, perangkat yang berguna sebagai instrument pemodelan oceanogafi dan hayati laut ini menerapkan tidak hanya pendekatan secara fisik, melainkan juga biologi. Kombinasi kedua performa rasanya tidak perlu lagi diragukan, dan diyakini akan mampu menghasilkan secara optimal sesuai harapan.

 

Manfaat riil

 

Menyinggung soal kemungkinan, teknologi INDESO pastinya tidak perlu diragukan lagi. Dari sisi performa, seperti sudah diulas sebelumnya, produk ini cukup andal. Dengan teknologi penginderaannya yang canggih, INDESO diprediksi mampu menjangkau wilayah perairan Indonesia yang begitu luas dengan karakteristik yang cukup beragam. Dengan performa seperti itu bukan mustahil perangkat tersebut akan mampu menghemat anggaran dalam jumlah yang signifikan. Asal tahu saja, alat ini bisa melihat migrasi ikan dan kapal dari laut Filipina hingga Australia. Jadi dengan teknologi ini dapat diketahui potensi ikan berasal sehingga kita tidak akan menghambur-hamburkan BBM. Bandingkan, jika pengawasan perairan yang begitu luas ini diserahkan pada pesawat tanpa awak atau drone, berapa rupiah kocek yang harus dirogoh pemerintah untuk pengadaan sebuah drone yang harganya setinggi langit. Jadi, konkretnya, dengan biaya relatif lebih murah, perangkat ini mampu memberikan hasil yang maksimal.

Secara umum INDESO merupakan program yang didesain untuk memantau kondisi perairan Indonesia. Tak terkecuali juga termasuk unsur-unsur biogeokimia dan ekosistem, melibatkan berbagai disiplin ilmu dalam implementasinya. Ini sekaligus pula untuk memperketat pengawasan terhadap aksi pencurian ikan, serta melindungi kekayaan biodiversitasnya. Berdasarkan informasi, dengan teknologi ini pencuri ikan atau illegal Unreported Unregulated (IUU) Fishing bisa terdeteksi hanya dalam 30 menit saja. Mengagumkan!

Bukan itu saja. Perangkat itu ternyata bisa dimanfaatkan untuk melakukan tugas lain. Menurut Achmad Poernomo, teknologi INDESO bisa mengamati tambak udang dan inventarisasi lokasi yang baik untuk tambak sejenis, termasuk perairan untuk budidaya rumput laut, serta dapat juga digunakan untuk mendeteksi tumpahan minyak. Tentu saja dari perangkat yang sarat akan keunggulan tersebut ada target yang ingin dicapai. "Implementasi dari aplikasi tersebut diharapkan dapat membantu upaya pemerintah dalam membangun perekonomian yang harmonis dengan lingkungan serta dalam menentukan arah kebijakan untuk mencegah bencana alam," pungkas pria yang akrab dipanggil pak Ipung ini.

 

 

  

 

Sumber : Majalah Samudra

 

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengatakan telah menangkap 22 kapal ikan asal Cina di perairan Arafuru, Papua Timur bagian selatan, Ahad, 7 Desember 2014. "Kemarin saya mendapatkan info, pukul tiga sore kami menangkap 22 kapal Cina (berukuran) di atas 300gross tonnage (GT)," kata Susi di kantornya, Senin, 8 Desember 2014.

Susi mengatakan kapal-kapal Cina tersebut terdeteksi oleh automatic identification system (AIS) yang merupakan sistem standar dari International Maritime Organization untuk mendeteksi kapal-kapal berukuran di atas 200 GT.


Susi mengatakan telah membuat nota resmi ihwal kapal Cina yang melanggar batas perairan dan mencuri ikan di perairan Indonesia. Alasan pembuatan nota resmi ini, Susi menjelaskan, adalah menjaga persoalan pencurian ikan ini agar tidak menguap begitu saja. "Supaya kita dapat ada follow-up dari sana," ujar Susi.

Nota resmi tersebut telah diserahkan kepada Menteri Luar Negeri Retno Marsudi untuk dikirim kepada Kedutaan Besar Cina di Indonesia. "Kami lakukan langkah persuasif," ujar Susi.

 

Susi mengatakan sampai saat ini belum menentukan apakah kapal-kapal tersebut akan ditenggelamkan atau tidak. "Kalau instruksi Presiden ditenggelamkan, ya, kami tenggelamkan. Tapi kalau tidak, ya, lebih baik kita sita untuk nelayan," ujar Susi. 

 

 

 

TEMPO.CO, Jakarta 

Menteri Kelautan dan Perikanan Kunjungi Operasional System Indeso

DEPOK - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengoptimalkan radar satelit penangkapan kapal illegal fishing.

KKP mencatat kekayaan laut Indonesia menjadi mega biodiversity terbesar di dunia dengan memiliki lebih dari 8.500 spesies ikan. 

 Karena itu, KKP kini fokus menangkap kapal-kapal ilegal yang mengeruk potensi ikan di dalam negeri.  Berbagai modus illegal  fishing juga makin mudah ditangkap radar satelit milik KKP di Bali. Baru-baru ini kapal ilegal yang beraksi di Kepulauan Aru dan Natuna juga berhasil ditangkap. Karena itu, KKP kini fokus menangkap kapal-kapal ilegal yang mengeruk potensi ikan di dalam negeri.

Berbagai modus illegal fishing juga makin mudah ditangkap radar satelit milik KKP di Bali. Baru-baru ini kapal ilegal yang beraksi di Kepulauan Aru dan Natuna juga berhasil ditangkap.

"Bahkan banyak kapal yang daftarnya 40 meter ke kita ternyata kok Mother Ship sepanjang 400 meter dua kali lapangan bola, itu kan tertangkap dari radar satelit," kata Kepala Pusat Balitbang KKP Aryo Hanggono dalam Seminar Nasional MIPANET FMIPA Universitas Indonesia
(UI), Depok, Rabu (3/12/2014).

Aryo mengatakan, hingga kini observasi terus dilakukan sampai sekarang menggunakan satelit radar di Bali. Hasilnya kasus illegal fishing masih ditemukan di Laut Natuna dan di bagian Utara Sulawesi.

"Ada banyak ratusan kapal. Mother Ship besar-besar 100 meter ditemukan juga. Namun, kami kan belum verifikasi ke lapangan apakah benar itu Mother Ship tapi dari radar ada. Kemarin Bu Menteri KP prediksi USD12,5 miliar seluruhnya kerugian per tahun," ungkap dia.

Satelit radar tersebut, dapat memotret kapal di seluruh Indonesia sampai benda berukuran 3x3 meter dapat terlihat, termasuk kapal ilegal. Radar tersebut juga dapat melihat ukuran kapal tersebut.

"Tiap kapal yang legal itu dipasangi transmitter monitoring tercatat dari negara mana. Kalau melaut objek terapung ketahuan tinggal di overlay saja, ada berapa yang legal dan berapa yang ilegal saat itu ketahuan ukurannya berapa," terangnya.

Modus-modus penangkapan ikan ilegal, sudah dipelajari sejak lama. Sejumlah kapal legal pun terkadang sering tidak lapor ke pelabuhan.

"Ada yang legal tapi enggak lapor ke palabuhan semacam kapal pengangkut setelah ambil ikan penuh lalu berangkat ke Hongkong enggak lapor ke pelabuhan namun itu legal, kami tahu pergerakannya," ujar Aryo. 

bahkan, ada yang izinnya 40 meter ternyata kapalnya besar itu juga legal tapi hanya transmitternya yang legal. Ada juga alat tangkapnya tak sesuai izin.

"Dan terakhir, ada yang benar-benar ilegal enggak ada izin awaknya pun orang asing," pungkasnya.


 

 

Sumber : Sindonew.com

Moratorium tidak hanya urusi kapal

JAKARTA - Dirjen Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan, Gellwynn Jusuf mengemukakan, proses moratorium yang dilakukan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) selama ini tidak hanya masalah fisik mengenai kapal yang bandel.

"Jadi intinya, kenapa kita melakukan moratorium ini, karena kita ingin mengurangi salah satunya kerugian akibat pencurian ikan dan tidak melulu membereskan urusan secara fisik soal kapal asing yang masuk kemudian mencuri dan membawa pergi," ujarnya di Gedung Mina Bahari I di Jakarta, Jumat (5/12/2014)

Dia mengatakan, KKP juga akan melakukan penataan evaluasi mendalam tentang status dari kapal-kapal yang diberikan izin, menggunakan bendera Indonesia, seperti sekarang.

"Nanti kita cek, apakah benar mereka mendaratkan kapalnya di Indonesia? Apa benar mereka membangun industri sehingga nilai tambah dari pengolahan itu diperoleh dan sebagainya," jelasnya.

Dia menegaskan, inilah proses moratorium yang sebetulnya dibutuhkan Indonesia. "Kita membutuhkan ini. Kita mengawasi sampai 30 April 2015. Kita harapkan sampai 30 April, semua dari 1.100 kapal yang kita tuju ini bisa selesai," tandasnya.

 

 

Sumber : SindoNews.com

 

Menteri Kelautan dan Perikanan Kunjungi Operasional System Indeso

Susi Sudjiastuti sudah mengeluarkan beberapa kebijakan. Utamanya yang berkaitan dengan aksi kapal asing ilegal di perairan Indonesia.

Indonesia harus menanggung kerugian besar dari aksi pencurian biota laut yang dilakukan kapal asing di wilayah perairan Indonesia. Susi mengeluarkan kebijakan penghentian sementara izin kapal tangkap ikan dan larangan bongkar muatan kapal di tengah laut atau yang istilahnya transhipment.

Kebijakan itu dipertegas dengan rencana pemerintah menenggelamkan kapal asing yang nekat beraksi di perairan Indonesia mulai 14 Desember 2014. Hasilnya, kata Susi, kapal-kapal asing mulai meninggalkan Indonesia.

Itu diketahui dari satelit INDESO (Infrastructure Development for space Oceanography). Disebut-sebut, sekitar 3.000 kapal asing berbondong-bondong kabur dari wilayah hukum laut Indonesia.

"Gambar di satelit INDESO juga memperlihatkan gambar segitiga dan titik-titik (kapal asing) itu hilang dan bersih," ujar Susi di Jakarta, Kamis (4/12).

Satelit INDESO merupakan pemodelan oseanografi yang tidak hanya menggunakan pendekatan secara fisika melainkan juga biologi. Satelit ini mampu memantau perpindahan ikan, terutama ikan pelagis.

Terdapat tujuh aplikasi yang dikembangkan pada satelit tersebut, yakni penghitungan stok ikan, satelit radar yang digunakan untuk pemantauan pencurian ikan, kemudian pemantauan tumpahan minyak, pemantauan budidaya udang (tambak), inventarisasi rumput laut serta budidayanya, menunjang program perlindungan karang dan bakau melalui coral sensing serta tata kelola kawasan pesisir yang terintegrasi dengan INDESO.

 

Menteri Susi mengaku lega kebijakan yang dikeluarkannya berdampak signifikan. "Hari Senin kemarin saya dapat artikel BPS karena aksi anti-illegal fishing menyumbang deflasi. Jadi ini semua sangat luar biasa," tegasnya.

 

Sumber : Merdeka.com


JAKARTA - Direktur Sumber Daya Ikan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, Tony Ruchimat mengatakan, penerapan moratorium perizinan kapal asing dan pelarangan transhipment di tengah laut merupakan salah satu  upaya pengelolaan sumber daya laut oleh pemerintah secara berkelanjutan.

 "Ini tujuannya tentu untuk pengelolaan ikan berkelanjutan, kalau kita melihat Indonesia kan dibagi setiap WPP sudah  dihitung berapa potensinya. Dari Permen ini, potensinya 6,5 juta ton pertahun, dari total tersebut jumlah ikan yang  boleh ditangkap 80% dari total," kata Tony dalam konferensi pers di Gedung Minabahari I Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Jakarta, Jumat (5/12/2014).

Tony juga menjelaskan, potensi penangkapan ikan dari penghitungan yang sudah ada di Indonesia sudah mulai mengarah ketidaksesuaian dengan keberlanjutan. Di mana, jika data suatu wilayah sudah bertanda merah itu menandakan penangkapan sudah lebih dari 80%.

Sedangkan, suatu wilayah dengan tanda kuning itu telah dilakukan penangkapan yang mencapai 80%. Sementara itu, yang berwarna hijau, menandakan penangkapan masih di bawah 80% dan bisa ditingkatkan kembali.

"Itu menjadi sinyal bahaya untuk kita, kalau eksploitasi di wilayah merah dan kuning itu sama saja seperti kita mengambil tabungan kita, inilah yang terjadi seperti itu, dengan demikian kondisi sumber daya ikan yang kita miliki," jelasnya.

Oleh karena itu, Tony mengungkapkan, penerapan kebijakan moratorium izin kapal asing dan pelarangan transhipment di tengah laut sangat penting dilakukan oleh pemerintah, dalam hal ini Kementerian Kelautan dan Perikanan.

"Terkait dengan moratorium dan transhipment, perlu disikapi karena salah satu tindakan diambil dalam aspek pengelolaan perikanan," pungkasnya.

 

Sumber : SindoNews.com

Menteri Kelautan dan Perikanan Kunjungi Operasional System Indeso

Jakarta, GATRAnews - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengembangkan infrastruktur oseanografi berbasis teknologi satelit melalui proyek kerja sama dengan Pemerintah Prancis. Proyek bernama Infrastructure Development for Space Oceanography (INDESO) ini mulai diimplementasikan tahun 2012 dan menjadi inovasi teknologi pertama di Indonesia yang mengadopsi  sistem operasional oseanografi.

Sistem ini dikembangkan sebagai wujud konsistensi pemerintah dalam menjamin keberlangsungan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan secara lestari dan berkelanjutan. Menteri Kelautan dan Perikanan Sharif C. Sutardjo mengatakan bahwa INDESO merupakan program yang didesain untuk memantau kondisi perairan Indonesia termasuk biogeokimia dan ekosistem dengan melibatkan berbagai disiplin ilmu dalam pengimplementasiannya.

"Tidak hanya itu, INDESO ditujukan juga untuk memperketat pengawasan terhadap aksi pencurian ikan di perairan Indonesia sekaligus melindungi kekayaan biodiversitasnya," ujar Sharif dalam siaran pers, yang diterima di Jakarta, Senin (6/10).

Proyek ini menurutnya, mengacu pada pembentukan jaringan pengamatan oseanografi yang nyata, adaptasi pengembangan bentuk dan prediksi dalam sistem pengolahan maupun  analisa. Sehingga, memungkinkan untuk melakukan pemeliharaan perikanan secara berkesinambungan oleh nelayan di Indonesia.

Sharif menjelaskan, proyek yang berlangsung selama tiga tahun ini mencakup dua kegiatan utama. Pertama, pembangunan infrastruktur ground station/satellite reception dan fasilitas pengolah datanya. Kedua, pengembangan infrastruktur computing untuk pemodelan oseanografi dan hayati laut. Keduanya dibangun di BPOL Perancak – Bali, sedangkan sistem basis data sebagai sistem backup (Redundant Database System) dibangun di Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan (BalitbangKP) di Jakarta.

“INDESO mengimplementasikan serangkaian alat dalam operasi yang konsisten, terarah dan terstruktur serta terintegrasi dengan sistem informasi sebagai aplikasi untuk mendukung keputusaan dalam setiap layanan KKP," jelas Sharif.

This map for October shows the distribution of skipjack biomass. This population density was a forecast, generated by the regional model of changes in skipjack biomass.